Dinas Perikanan dan Peternakan

Dasar Hukum

Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 113 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan

Tugas dan Fungsi

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan sub urusan  perikanan dan sub urusan peternakan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana  tersebut diatas, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

  • Perumusan kebijakan bidang perikanan dan bidang peternakan;
  • Pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang perikanan dan bidang peternakan;
  • Pelaksanaan kebijakan di bidang perikanan dan bidang peternakan;
  • Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perikanan dan bidang peternakan;
  • Pelaksanaan administrasi dinas di bidang bidang perikanan dan bidang peternakan;
  • Pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;
  • Pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas;
  • Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas sebagaimana tersebut diatas), sebagai berikut:

  • Penyusunan kebijakan teknis produksi, pengembangan, dan pengolahan hasil perikanan;
  • Pelaksanaan kebijakan teknis produksi, pengembangan, dan pengolahan hasil perikanan;
  • Pemantauan, evaluasi dan pelaporan teknis produksi, pengembangan, dan pengolahan hasil perikanan;
  • Penyusunan kebijakan teknis produksi, pengembangan, pengolahan dan kesehatan hewan;
  • Pelaksanaan kebijakan teknis produksi, pengembangan, pengolahan dan kesehatan hewan;
  • Pemantauan, evaluasi dan pelaporan teknis produksi, pengolahan dan kesehatan hewan;
  • Pelaksanaan tugas  lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi

a. Kepala Dinas
b. Sekretariat, membawahkan :

  • Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
  • Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang Peternakan, membawahkan :

  • Seksi Pengembangan Peternakan
  • Seksi Pengolahan
  • Seksi Kesehatan Hewan

d. Bidang Perikanan, membawahkan :

  • Seksi Produksi dan Pengembangan Perikanan
  • Seksi Usaha dan Pengolahan Hasil Perikanan.

e. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

g. Kelompok Jabatan Fungsional.