Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Dasar Hukum

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kapubaten Karanganyar.

Tugas dan Fungsi

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

  • Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah yang meliputi pendaftaran dan pendataan, penetapan dan penagihan, anggaran, perbendaharaan dan kas, akuntansi dan aset daerah serta kesekretariatan
  • Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah, yang meliputi pendaftaran dan pendataan, penetapan dan penagihan, anggaran, perbendaharaan dan kas, akuntansi dan aset daerah serta kesekretariatan
  • Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah yang meliputi pendaftaran dan pendataan, penetapan dan penagihan, anggaran, perbendaharaan dan kas, akuntansi dan aset daerah serta kesekretariatan
  • Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis dalam lingkup Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
  • Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian Tugas sebagaimana tersebut diatas, sebagai berikut

  • Merumuskan program kegiatan Dinas berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan
  • Mengarahkan tugas bawahan sesuai bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas
  • Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk Pengevaluasian  permasalan agar diperoleh hasil kerja yang optimal
  • Merumuskan kebijakan Bupati di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan wewenang yang diberikan sesuai peraturan perudang undangan yang berlaku
  • Menyusun kebijakan teknis bimbingan dan pembinaan Pendapatan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah berdasarkan peraturan perudang undangan yang berlaku agar mampu meningkatkan penyelenggaraan di bidang pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah
  • Merumuskan rancangan keputusan, intruksi, edaran, petunjuk pelaksanaan / petunjuk teknis Bupati di Bidang Pendapatan dan belanja untuk digunakan sebagai pedoman pengelolaan keuangan Daerah.
  • Mengendalikan pengujian terhadap pemungutan Pajak daerah, retribusi daerah agar realiasi pendapatan sesuai dengan target
  • Mengendalikan pengujian kebenaran penagihan Surat Perintah Membayar (SPM), Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan membina perbendaharaan selaku SKPKD
  • Merumuskan   rencana anggaran pendapatan, sumber sumber pendapatan dalam rangka Penyusunan  rancangan dan perubahan rancangan  Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
  • Melaksanakan   Pengawasan atas pekerjaan penagihan pajak daerah; dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) lainnya serta penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dilimpahkan oleh Menteri Keuangan  kepada Daerah
  • Mengendalikan   penerimaan setoran  semua jenis pendapatan Daerah baik berupa uang tunai dan atau surat berharga
  • Mengendalikan   penyetoran uang dan surat berharga milik Daerah kepada Bank yang ditunjuk atas nama rekening Kas Umum Daerah
  • Melaksanakan dan pengendalian  operasional di bidang penyuluhan, pendaftaran, pendataan, penetapan, pembukuan, pelaporan dan penagihan pajak daerah, retribusi daerah, Pendapatan lain lain yang sah, Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan perencanaan dan pelaksanaan  operasional yang agar benar benar terkendali
  • Mengendalikan   tata pengelolaan keuangan daerah dengan selektif terhadap berbagai naskah yang masuk guna tercapainya tertib administrasi
  • Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja
  • Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan
  • Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas
  • Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi

Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

Susunan Organisasi  Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah, terdiri dari:

  1. Kepala Dinas;
  2. Sekretariat, membawahkan :
    • Subbagian Perencanaan;
    • Subbagian Keuangan;
    • Subbagian Umum Dan Kepegawaian.
  3. Bidang Pendataan, Pengolahan Dan Penetapan, membawahkan :
  4. Seksi Pendaftaran dan Pendataan;
  5. Seksi Pengolahan Data, Intensifikasi Dan Ekstensifikasi;
  6. Seksi Penetapan.
  7. Bidang Penagihan, Keberatan Dan Pemeriksaan Pajak, membawahkan :
  8. Seksi Penagihan;
  9. Seksi Keberatan Dan Banding;
  10. Seksi Pemeriksaan.
  11. Bidang Anggaran, membawahkan :
  12. Seksi Perencanaan Dan Penyusunan Anggaran;
  13. Seksi Pengendalian Anggaran.
  14. Bidang Perbendaharaan Dan Kas Daerah, membawahkan :
  15. Seksi Perbendaharaan;
  16. Seksi Kas Daerah.
  17. Bidang Akuntansi, membawahkan :
    • Seksi Pembukuan, Pelaporan Dan Informasi Keuangan;
    • Seksi Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan.
  18. Bidang Aset Daerah, membawahkan :
    • Seksi Pengendalian Dan Analisa Aset Daerah;
    • Seksi Pengelolaan Dan Pemanfaatan Aset Daerah.
  19. Unit Pelaksana Teknis;
  20. Kelompok Jabatan Fungsional

Daftar Pejabat

No Jabatan Nama
1 Kepala Drs. Sumarno, M.Si
2 Sekretaris Ir. Indah Sumarahadi Kiranarini
3 Kasubag Keuangan Dheny Hendrawan, S.Tp, MM
4 Kasubag Umum dan Kepegawaian Harmini, SE
5 Kasubag Perencanaan Mulyadi, SE, MM
6 Kepala Bidang Pendataan, Pengolahan dan Penetapan Christiani Nurendah Widyawati, SH, MM
7 Kasi Pendaftaran dan Pendataan Sri Wahyuningsih
8 Kasi Pengolahan Data, Intensifikasi dan Ekstensifikasi Awis Madyawati, SH
9 Kasi Penetapan Agung Joko Wiyarso, S.Stp
10 Kepala Bidang Penagihan, Keberatan dan Pemeriksaan Pajak Liliyani Sulistyandari, SH, MM
11 Kasi Penagihan Nusro Hutomo, SH, MM
12 Kasi Keberatan dan Banding Gendro Jarwadi, S.Sos
13 Kasi Pemeriksaan Pajak Titik Asmara, S.Sos, MM
14 Kabid Anggaran Pujianto, S.Sos, M.Si
15 Kasi Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Endang Purwantini
16 Kasi Pengendalian Anggaran Drajad Hesti Pratiti, SE
17 Kabid Perbendaharaan dan Kas Hendro Pranoto, SE, MM
18 Kasi Kas Daerah Erwin Endro Tjahjono, SE, MM
19 Kabid Akuntansi Sri Asih Handayani, SE, MM
20 Kasi Pembukuan, Pelaporan dan Informasi Keuangan Widodo Feriyanto, SE, Akt
21 Kasi Pengolahan dan Pertanggungjawaban Keuangan Hapsari SEkartaji, S.Sos. MM
22 Kasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Aset Daerah Sarwanto, SH
23 Kasi Pengendalian dan Analisa Aset Daerah Ismi Praptini, S.Sos
24 Kabid Aset Daerah Yatno, S.Sos, M.Si
25 Kasi Pengumpulan Data dan Teknologi Informasi Gunawan, SH, MM

Alamat

Jl. KH Wachid Hasyim No 2, Karanganyar, Kodepos 57712
Telp. 0271-495066; 495138
Fax. 0271-6491366
E-mail: dppkad@karanganyarkab.go.id
Website: dppkad.karanganyarkab.go.id