Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dasar Hukum

Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 98 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tugas dan Fungsi

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

  • perumusan kebijakan teknis pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
  • pelaksanaan koordinasi kebijakan teknis pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
  • pelaksanaan kebijakan teknis pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
  • pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
  • pelaksanaan administrasi dinas bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
  • pelaksanaan fungsi kesekretariatan;
  • pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD;dan
  • pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas sebagaimana tersebut diatas, sebagai berikutĀ  :

  • penyusunan kebijakan teknis bidang perencanaan, pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan pengawasan sumber daya air;
  • pelaksanaan koordinasi teknis bidang perencanaan, pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan pengawasan sumber daya air;
  • pelaksanaan kebijakan teknis bidang perencanaan, pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan pengawasan sumber daya air;
  • pemantauan dan evaluasi teknis bidang perencanaan, pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan pengawasan sumber daya air;
  • penyusunan kebijakan teknis bidang perencanaan, pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan pengawasan jalan dan jembatan;
  • pelaksanaan koordinasi bidang perencanaan, pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan pengawasan jalan dan jembatan;
  • pelaksanaan kebijakan bidang perencanaan, pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan pengawasan jalan dan jembatan;
  • pemantauan dan evaluasi bidang perencanaan, pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan pengawasan jalan dan jembatan;
  • penyusunan kebijakan teknis bidang perencanaan, pembangunan, peningkatan, pemelihraan dan pengawasan Cipta Karya;
  • pelaksanaan koordinasi bidang perencanaan, pembangunan, peningkatan, pemelihraan dan pengawasan Cipta Karya;
  • pelaksanaan kebijakan bidang perencanaan, pembangunan, peningkatan, pemelihraan dan pengawasan Cipta Karya;
  • pemantauan dan evaluasi bidang perencanaan, pembangunan, peningkatan, pemelihraan dan pengawasan Cipta Karya;
  • penyusunan kebijakan teknis tata ruang, pembinaan konstruksi dan pengendalian mutu;
  • pelaksanaan koordinasi tata ruang, pembinaan konstruksi dan pengendalian mutu;
  • pelaksanaan kebijakan tata ruang, pembinaan konstruksi dan pengendalian mutu;
  • pemantauan dan evaluasi tata ruang, pembinaan konstruksi dan pengendalian mutu;
  • pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari:

a. Kepala Dinas

b. Sekretariat, membawahi :

  • Sub Bagian Perencanaan
  • Sub Bagian Keuangan
  • Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

c. Bidang Tata Ruang dan Bina Kontruksi, terdiri dari :

  • Seksi Tata Ruang
  • Seksi Bina Kontruksi
  • Seksi Pengendalian Mutu

d. Bidang Bina Marga, membawahi :

  • Seksi Perencanaan Bina Marga
  • Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan
  • Seksi Pemeliharaan dan Pengawasan

e. Bidang Cipta Karya, membawahkan :

  • Seksi Perencanaan Cipta Karya
  • Seksi Pembangunan dan Peningkatan Cipta Karya
  • Seksi Pemeliharaan dan Pengawasan Cipta Karya

f. Bidang Sumber Daya Air, terdiri dari :

  • Seksi Perencanaan Sumber Daya Air
  • Seksi Pembangunan dan Peningkatan Pengairan
  • Seksi Pemeliharaan dan Pengawasan.

g. Unit Pelaksana Teknis, terdiri dari :

h. Kelompok Jabatan Fungsional.