Dinas Lingkungan Hidup

Dasar Hukum

Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 101 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar, perlu menetapkan Peraturan Bupati Karanganyar tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup.

Tugas dan Fungsi

Kepala Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Kepala Badan mempunyai fungsi :

  • perumusan kebijakan di bidang lingkungan hidup, kehutanan, pekerjaan umum dan perumahan rakyat sub bidang persampahan serta kesekretariatan;
  • pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang lingkungan hidup, kehutanan, pekerjaan umum dan perumahan rakyat sub bidang persampahan;
  • pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup, kehutanan, pekerjaan umum dan perumahan rakyat sub bidang persampahan;
  • pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan hidup, kehutanan, pekerjaan umum dan perumahan rakyat sub bidang persampahan;
  • pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan hidup, kehutanan, pekerjaan umum dan perumahan rakyat sub bidang persampahan;
  • pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas;
  • pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan
  • pelaksanaan tugas lain  sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian  tugas sebagaimana tersebut di atas, sebagai berikut :

  • penyusunan kebijakan teknis perencanaa dan kajian dampak lingkungan, penyelesaian sengketa dan penegakkan hukum lingkungan
  • pelaksanaan koordinasi kebijakan teknis perencanaa dan kajian dampak lingkungan, penyelesaian sengketa dan penegakkan hukum lingkungan
  • pelaksanaan kebijakan teknis perencanaa dan kajian dampak lingkungan, penyelesaian sengketa dan penegakkan hukum lingkungan
  • pemanataun, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis perencanaa dan kajian dampak lingkungan, penyelesaian sengketa dan penegakkan hukum lingkungan
  • penyusunan kebijakan teknis pengendalian pencemaran, kerusakan dan pemeliharaan lingkungan hidup
  • pelaksanaan koordinasi kebijakan teknis pengendalian pencemaran, kerusakan dan pemeliharaan lingkungan hidup
  • pelaksanaan kebijakan teknis pengendalian pencemaran, kerusakan dan pemeliharaan lingkungan hidup
  • pemanataun, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis pengendalian pencemaran, kerusakan dan pemeliharaan lingkungan hidup
  • penyusunan kebijakan teknis bidang kehutanan, pengelolaan sampah dan limbah
  • pelaksanaan koordinasi kebijakan teknis bidang kehtanan, pengelolaan sampah dan limbah
  • pelaksanaan kebijakan bidang kehutanan, pengelolaan sampah dan limbah
  • pemantauan, evaluasi dan pengawasan bidang kehutanan,  pengelolaan sampah dan limbah
  • Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan
  • pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya

Struktur Organisasi

a.  Kepala Dinas
b.  Sekretariat, membawahi :

  • Sub Bagian Perencanaan
  • Sub Bagian Keuangan
  • Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

c. Bidang Penataan dan Penaatan PPLH terdiri dari :

  • Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan
  • Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan
  • Seksi Penegakan Hukum Lingkungan

d. Bidang Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan Hidup, terdiri dari:

  • Seksi Pencemaran Lingkungan
  • Seksi Kerusakan Lingkungan.
  • Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup

e. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah dan Pengembangan Kapasitas, terdiri dari :

  • Seksi Kehutanan dan Pengembangan Kapasitas;
  • Seksi Pengelolaan Sampah.
  • Seksi Pengelolaan Limbah

f. UPTD

g. Kelompok Jabatan Fungsional