Dinas Kesehatan

Dasar Hukum

Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 97 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan.

Tugas dan Fungsi

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan Bupati.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

  • perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pelayanan kesehatan, sumber daya kesehatan, pencegahan dan pengendalian penyakit;
  • pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pelayanan kesehatan, sumber daya kesehatan, pencegahan dan pengendalian penyakit;
  • pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pelayanan kesehatan, sumber daya kesehatan, pencegahan dan pengendalian penyakit;
  • pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pelayanan kesehatan, sumber daya kesehatan, pencegahan dan pengendalian penyakit;
  • pelaksanaan administrasi dinas di bidang kesehatan masyarakat, pelayanan kesehatan, sumber daya kesehatan, pencegahan dan pengendalian penyakit;
  • pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD;
  • pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas sebagaimana tersebut di atas, sebagai berikut :

  • penyusunan kebijakan teknis bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
  • pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
  • pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga
  • penyusunan kebijakan teknis bidang pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan rujukan, kefarmasian, peralatan kesehatan dan  pelayanan kesehatan tradisional;
  • pelaksanaan kebijakan teknis bidang pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan rujukan, kefarmasian, peralatan kesehatan dan  pelayanan kesehatan tradisional;
  • pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan rujukan, kefarmasian, peralatan kesehatan dan  pelayanan kesehatan tradisional;
  • pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan, kefarmasian,  peralatan kesehatan dan  pelayanan kesehatan tradisional
  • penyusunan kebijakan teknis di bidang pembiayaan kesehatan, sistem informasi kesehatan, pengembangan dan perizinan;
  • pelaksanaan kebijakan teknis bidang pembiayaan kesehatan, sistem informasi kesehatan, pengembangan dan perizinan;
  • penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembiayaan kesehatan, sistem informasi kesehatan, pengembangan dan perizinan;
  • pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pembiayaan kesehatan, sistem informasi kesehatan, pengembangan dan perizinan pembiayaan kesehatan, sistem informasi kesehatan, pengembangan dan perizinan; dan
  • pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
  • penyusunan kebijakan teknis bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
  • pelaksanaan kebijakan di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
  • pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
  • pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa; dan
  • pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

Struktur Organisasi

a. Kepala Dinas
b. Sekretariat, membawahkan :

  • Sub Bagian Perencanaan
  • Sub Bagian Keuangan
  • Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

c. Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahkan :

  • Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi
  • Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga
  • Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat

d. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahkan :

  • Seksi Pelayanan Kesehatan Primer
  • Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan
  • Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional

e. Bidang Sumber Daya Kesehatan  , membawahkan :

  • Seksi Kefarmasian
  • Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
  • Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan

f. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, membawahkan :

  • Seksi Surveilans dan Imunisasi
  • Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
  • Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa

g. UPTB, dan
h. Kelompok Jabatan Fungsional