Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dasar Hukum

Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tugas dan Fungsi

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil  yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Kepala Dinas  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi :

    • perumusan kebijakan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
      pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
    • pelaksanaan kebijakan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
    • pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
    • pelaksanaan administrasi dinas di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
    • pelaksanaan fungsi  kesekretariatan dinas;
    • pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas;
    • pelaksanaan fungsi  kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian  tugas sebagaimana tersebut diatas, sebagai berikut :

  • penyusunan perencanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
  • perumusan kebijakan teknis pendaftaran penduduk;
  • pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
  • pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
  • pelaksanaan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk;
  • pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pendaftaran penduduk.
  • pelaksanaan pedokumentasian hasil pelayanan pendaftaran penduduk;
  • Penyusunan perencanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
  • Perumusan kebijakan teknis pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
  • Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
  • Pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
  • Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan.
  • penyusunan perencanaan pelayanan pencatatan sipil;
  • perumusan kebijakan teknis pencatatan sipil;
  • pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
  • pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
  • pelaksanaan penerbitan dokumen pencatatan sipil;
  • pelaksanaan pedokumentasian hasil pelayanan pencatatan sipil;
  • pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pencatatan sipil.

Struktur Organisasi

a.  Kepala Dinas

b.  Sekretariat, membawahkan :

  • Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
  • Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

c.  Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, membawahkan :

  • Seksi Identitas Penduduk
  • Seksi Pindah Datang Penduduk
  • Seksi Pendataan Penduduk

d.  Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, membawahkan :

  • Seksi Kelahiran ;
  • Seksi Perkawinan dan Perceraian;
  • Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian.

e.  Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data, membawahkan :

  • Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
  • Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan;
  • Seksi Kerja Sama dan Inovasi Pelayanan.

f.  Unit Pelaksana Teknis Daerah.

g.  Kelompok Jabatan Fungsional