Badan Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu

Dasar Hukum

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar.

Tugas dan Fungsi

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Merupakan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Kepala Badan mempunyai fungsi:

  • Perumusan kebijakan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
  • Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelayanan perizinan terpadu yang meliputi informasi, pendaftaran dan penanganan pengaduan, penelitian, administrasi, perhitungan dan pelaporan, penanaman modal serta kesekretariatan
  • Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan perizinan terpadu yang meliputi informasi, pendaftaran dan penanganan pengaduan, penelitian, administrasi, perhitungan dan pelaporan, penanaman modal serta kesekretariatan, dan
  • Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Kepala Badan sebagai berikut :

  • Merumuskan Perencanaan Strategi (Renstra) dalam bidang Pelayanan Perizinan dan non Perizinan serta Penanaman Modal secara Terpadu sebagai penjabaran lebih lanjut dan menjadi bagian dari Perencanaan Strategi (Renstra) Pemerintah Kabupaten agar dapat digunakan sebagai acuan kerja dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi
  • Menjabarkan kebijakan Bupati berupa disposisi maupun petunjuk secara rinci dan jelas guna dilakukan tindak lanjut penyelesaiannya
  • Mendistrisibusikan pekerjaan kepada bawahan sesuai bidang tugasnya agar dapat diselesaikan secara proporsional
  • Memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan
  • memeriksa hasil kerja pejabat dibawahnya melalui pemantauan pelaksanaan kerja agar diketahui tingkat pemahaman dan kedisiplinannya
  • Melakukan koordinasi dengan lembaga lain, konsultasi dengan bupati melalui sekretaris daerah dan meminta masukan dari bawahan guna mendapatkan bahan penyelesaian tugas yang menjadi tanggung jawabnya
  • Merumuskan kebijakan badan sebagai tindak lajut kebijakan    daerah ( peraturan daerah dan keputusan   bupati ) sebagai pedoman operasional pelaksanaan tugas lebih lanjut
  • Melakukan pembinaan teknis dan administrasi kepada pejabat dibawahnya melalui prosedur dan mekanisme kerja yang berlaku agar terjadi sinkronisasi pelaksanaan misi organisasi
  • Melakukan penerbitan dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan dibidang perizinan dan non perizinan sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku agar terjamin legalitasnya
  • Menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip) badan pelayanan perizinan terpadu  setiap akhir tahun kepada bupati sesuai prosedur  dan mekanisme yang berlaku  sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja dalam rangka  mewujudkan visi dan misi organisasi
  • Melaksanakan penertiban dan pengendalian perizinan dan penanaman modal
  • Memberikan usul dan saran kepada atasan melalui telaahan staf  yang terinci sebagai bahan pertimbangan penyelesaian suatu masalah
  • Menilai prestasi kerja bawahan melalui mekanisme penilaian yang berlaku sebagai cerminan kinerjanya, dan
  • Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan langsung berkaitan dengan tugas organisasi guna mendukung kinerja organisasi

Struktur Organisasi

a.   Kepala Badan
b.   Unsur Pembantu Pimpinan, yaitu Sekretariat, yang membawahi  :

  • Sub Bagian Perencanaan
  • Sub Bagian Keuangan
  • Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

c.    Unsur Pelaksana, yaitu Bidang-Bidang terdiri dari :

1.   Bidang Penanaman Modal, yang membawahkan:

  • Sub Bidang Pengendalian  Penanaman Modal
  • Sub Bidang Pengembangan Investasi

2.   Bidang Informasi, Penanganan Pengaduan, Evaluasi dan Pengembagan yang  membawahi :

  • Sub Bidang Informasi dan Penanganan Pengaduan
  • Sub Bidang Evaluasi dan Pengembangan

3.   Bidang Perizinan Pemerintah dan Pembangunan, yang membawahkan :

  • Sub Bidang Perizinan Pemerintahan
  • Sub Bidang Perizinan Pembangunan

4.   Bidang Perizinan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat, yang membawahkan :

  • Sub Bidang Perizinan Perekonomian
  • Sub Bidang Perizinan Kesejahteraan Rakyat

 

Daftar Pejabat

No Jabatan Nama
1   Kepala Drs. Bachtiyar Syarif
2   Sekretaris Suharno. SH
3   Kasubag Perencanaan Suwardi Aris Indriyatmoko, S.E., M.M.
4   Kasubag Keuangan Dra. Hartini, MM
5   Kasubag Umum dan Kepegawaian Diyatmoko, SH
6   Kabid Penanaman Modal Drs. Ec. Ranung Pagusta, MM
7   Kasubid Pengendalian Penanaman Modal Dra. Puji Kaesthi Waruju Pertiwi
8   Kasubid Promosi dan Kerjasama Adzani Priyanggodo, S.Stp
9   Kabid Informasi, Pendaftaran dan Penanganan Pengaduan Joko Wasono, S.Sos
10   Kasubid Informasi dan Pendaftaran
11   Kasubid Penanganan Pengaduan Cuk Hargiyanto, SH
12   Kabid Penelitian dan Administrasi Joko Dwihanto, SH
13   Kasubid Koordinasi dan Penelitian Lapangan Erni Riwayanti, SE
14   Kasubid Administrasi Perijinan Tri Haryono, SH
15   Kabid Perhitungan dan Pelaporan Dewi Rahayu Ws, Sp, MM
16   Kasubid Perhitungan Sri Suratmi, SE
17   Kasubid Pelaporan

Alamat

Jl. Lawu Karanganyar
Telp. 0271-495269
Fax. 0271-494027
E-mail: bpmptsp@karanganyarkab.go.id
Website: bpmptsp.karanganyarkab.go.id