Badan Keuangan Daerah

Dasar Hukum

Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 114 Tahun 2016  tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Badan Keuangan Daerah.

Tugas dan Fungsi

Kepala Badan Keuangan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Kepala Badan Keuangan Daerah mempunyai fungsi :

  • Penyusunan kebijakan teknis bidang keuangan  Daerah.
  • Pelaksanaan kebijakan teknis bidang keuangan Daerah.
  • Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan Daerah.
  • Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan pemerintahan bidang keuangan Daerah.
  • Pelaksanaan fungsi kesekretariatan Badan, dan
  • Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian Tugas sebagaimana tersebut diatas, sebagai berikut

  • Pelaksnaan kebijakan teknis bidang pendaftaran, pendataan, pengolahan data, intensifikasi, ekstensifikasi dan dan penetapan pendapatan
  • Pelaksanaan  program kerja bidang pendaftaran, pendataan, pengolahan data, intensifikasi, ekstensifikasi dan dan penetapan pendapatan
  • Pengelolaan Program kerja bidang pendaftaran, pendataan, pengolahan data, intensifikasi, ekstensifikasi dan dan penetapan pendapatan
  • Pengkoordinasian bidang pendaftaran, pendataan, pengolahan data, intensifikasi, ekstensifikasi dan dan penetapan pendapatan
  • Pemantauan dan Pengendalian di bidang pendaftaran, pendataan, pengolahan data, intensifikasi, ekstensifikasi dan dan penetapan pendapatan; dan
  • Pelaksanaan kebijakan teknis bidang penagihan, keberatan, banding dan pemeriksaan pajak
  • Pelaksanaan program kerja bidang penagihan, keberatan, banding dan pemeriksaan pajak
  • Pengelolaan Program kerja bidang penagihan, keberatan, banding dan pemeriksaan pajak
  • Pengkoordinasian penagihan, keberatan, banding dan pemeriksaan pajak
  • Pemantauan dan Pengendalian bidang penagihan, keberatan, banding dan pemeriksaan pajak
  • Pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan, penyusunan dan pengendalian anggaran keuangan daerah
  • Penyusunan program kerja perencanaan, penyusunan dan pengendalian anggaran keuangan daerah
  • Pengelolaan Program kerja perencanaan, penyusunan dan pengendalian anggaran keuangan daerah
  • Pengkoordinasian perencanaan, penyusunan dan pengendalian anggaran keuangan daerah
  • Pemantauan dan pengendalian perencanaan, penyusunan dan pengendalian anggaran keuangan daerah
  • Pelaksanaan kebijakan teknis perbendaharaan dan kas  keuangan daerah
  • Penyusunan program kerja perbendaharaan dan kas  keuangan daerah
  • Pengelolaan Program kerja perbendaharaan dan kas  keuangan daerah.
  • Pengkoordinasian perbendaharaan dan kas  keuangan daerah
  • Pemantauan dan pengendalian perbendaharaan dan kas  keuangan daerah
  • Pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan akuntansi keuangan
  • Penyusunan program kerja pengelolaan akuntansi keuangan
  • Pengelolaan Program kerja pengelolaan akuntansi keuangan
  • Pengkoordinasian pengelolaan akuntansi keuangan
  • Pemantauan dan Pengendalian pengelolaan akuntansi keuangan
  • Penyusunan program kerja bidang pengelolaan aset daerah
  • Pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengelolaan aset daerah
  • Pengkoordinasian perencanaan bidang pengelolaan aset daerah
  • Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pengelolaan aset daerah, dan
  • Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya

Struktur Organisasi

Susunan Organisasi  Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah, terdiri dari:

  1. Kepala Dinas;
  2. Sekretariat, membawahkan :
    • Sub bagian Perencanaan;
    • Sub bagian Keuangan;
    • Sub bagian Umum Dan Kepegawaian.
  3. Bidang Pendataan, Pengolahan Dan Penetapan, membawahkan :
    • Seksi Pendaftaran dan Pendataan;
    • Seksi Pengolahan Data, Intensifikasi Dan Ekstensifikasi;
    • Seksi Penetapan.
  4. Bidang Penagihan, Keberatan Dan Pemeriksaan Pajak, membawahkan :
    • Seksi Penagihan;
    • Seksi Keberatan Dan Banding;
    • Seksi Pemeriksaan.
  5. Bidang Anggaran, membawahkan :
    • Sub Bidang Perencanaan Dan Penyusunan Anggaran;
    • Sub Bidang Pengendalian Anggaran.
  6. Bidang Perbendaharaan Dan Kas Daerah, membawahkan :
    • Sub Bidang Perbendaharaan
    • Sub Bidang Kas Daerah.
  7. Bidang Akuntansi, membawahkan :
    • Sub Bidang Pembukuan, Pelaporan Dan Informasi Keuangan,
    • Sub Bidang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan.
  8. Bidang Aset Daerah, membawahkan :
    • Sub Bidang Pendataan Aset Daerah
    • Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Daerah.
    • Sub Bidang Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset Daerah.
  9. UPTB;
  10. Kelompok Jabatan Fungsional