Perijinan Terpadu

Pemerintah semakin dituntut profesional, efektif dan efisien dalam penyelenggaraan pelayanan publik, khususnya pelayanan perijinan. Pelayanan yang prima dan consumen oriented akan turut mendukung terwujudnya prinsip good governance.

Demi memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan perizinan yang prima, maka dibuatlah suatu mekanisme pelayanan satu atap. Lembaga pelayanan perizinan tersebut dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 23 Tahun 2006 yakni Kantor Pelayanan Terpadu, yang kemudian diubah menjadi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dengan dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2009

Setelah sebelumnya pelayanan perizinan tersebar di beberapa satuan kerja, dengan dibentuknya BPPT maka pelayanan perizinan terpusat di BPPT sebagai wujud pelayanan satu atap dengan moto Melayani sepenuh hati dan sepenuh waktu.

Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok

Membantu Bupati dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan dalam hal memberikan pelayanan perizinan terpadu dan nonperizinan serta penanaman modal.

Fungsi

  • Perumusan bidang pelayanan perizinan terpadu;
  • Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelayanan perizinan terpadu yang meliputi informasi, pendaftaran pemohon dan penanganan pengaduan, penelitian, administrasi, perhitungan dan pelaporan, penanaman modal dan kesekretariatan;
  • Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan perizinan terpadu yang meliputi informasi, pendaftaran dan penanganan pengaduan, penelitian, administrasi, perhitungan dan pelaporan, penanaman modal serta kesekretariatan;
  • Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Standar Pelayanan Minimal

Standar Pelayanan Minimal Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Karanganyar sebagai berikut:

Pelayanan Perizinan

No JENIS PERIZINAN & NON DASAR HUKUM WAKTU PROSES
1. IZIN LOKASI Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 12 Hari
2. IZIN GANGGUAN (HO) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 12 Hari
3. IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2006 12 Hari
4. IZIN PENGGILINGAN PADI (HULLER) Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2001 6 Hari
5. SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 5 Hari
6. TANDA DAFTAR PERUSAHAAN Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2002 5 Hari
7. TANDA DAFTAR GUDANG Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2002 5 Hari
8. IZIN INDUSTRI Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2002 5 Hari
9. IZIN USAHA BIDANG PARIWISATA (Izin Perhotelan, Izin Restoran, Izin Pemondokan, Izin Salon Kecantikan, Izin Hiburan Umum, Izin Usaha Rekreasi Dll) Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2006 12 Hari
10. IZIN REKLAME
Insidentil
Tetap
Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2006 1 Hari
12 Hari
11. PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 1998 12 Hari
12. IZIN / REKOMENDASI MENDIRIKAN PERUSAHAAN ANGKUTAN Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1986 12 Hari
13. IZIN TRAYEK
SK Izin Trayek
Penerbitan KP hilang/rusak
Izin Insidentil
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2004 12 Hari
15 Hari
2 Hari
1 Hari
14. IZIN SARANA KESEHATAN SWASTA DAN SARANA UMUM LAINNYA Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2003 6 Hari
15. IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2002 12 Hari
16. IZN PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 12 Hari

Pelayanan Non Perizinan

Akta Catatan Sipil : (Perkawinan, Perceraian, Kematian, Pengakuan dan Pengesahan Anak, Pengangkatan Anak, Dll)

Kontak

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Karanganyar
Jalan Lawu No. Karanganyar Kode Pos 57711
Telp. (0271) 495269
Fax. (0271) 494027
Email : bppt.karanganyar@yahoo.co.id

Untuk informasi selengkapnya tentang layanan Perijinan Terpadu dapat membuka situs:

http://bppt.karanganyarkab.go.id